Namun krisis ekonomi yang terparah terjadi pada masa pemerintahan Soeharto antara 1997-1998. Peristiwa ini disebut-sebut menjadi penyebab utama tumbangnya masa Orde Baru setelah berkuasa selama 32 tahun. Dari sisi nilai tukar, pada masa pemerintahan Soeharto, dolar AS berada di kisaran Rp 2.000-Rp 2.500 karena Indonesia belum menganut rezim Krisistersebut terjadi akibat terdapat banyak ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru. Seperti kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan oterlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif). Namun pada saat itu, kekuasaan kehakiman Pancasiladiimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Pada saat itu, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka.Menurut ahli ketatanegaraan di Indonesia, Indonesia pernah Padamasa pemerintahan Orde Baru Indonesia memang mengalami masa kejayaannya, namun begitu rezim ini akhirnya mengalami kemunduran. Salah satu faktor penyebab runtuhnya Orde Baru tersebut adalah masalah politik. Penyebab krisis politik ini karena sistem politik di Indonesia pada masa Orde Baru yang sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Krisismoneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997, merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Korea dan Indonesia. Sejak berdirirnya orde baru tahun 1966-1998, terjadi krisis rupiah pada pertengahan tahun 1997 yang berkembang menjadi suatu krisis ekonomi yang besar. Namundemikian, karena terjadi krisis ekonomi yang mengarah pada krisis politik, krisis kepercayaan dan krisis multidimensional pada tahun 1997 - 1998, maka Pemerintahan Presiden Soeharto jatuh Masaitu juga terjadi adanya ketidakstabilan, tapi di sisi lain menggambarkan kedewasaan berpolitik. 2. Sistem liberal Pada era Orde Lama juga menjalankan sistem pemerintahan liberal. Ini berlangsung pada tahun 1950-1959. Ini terlihat dari presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. Kemudian menteri bertanggung jawab atas kebijakan BerakhirnyaOrde Baru. Latar belakang utama rubuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter di kawasan Asia yang menyebar mulai dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan terakhir Indonesia pada tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. [1] A Orde Lama B. Orde Baru C. Reformasi D. UUD 1945 E. Pancasila 2. Langkah politik pertama Soeharto setelah memegang tampuk pimpinan nasional Orde Baru dalam bidang politik luar negeri adalah . A. Mengirim pasukan ke Timor Timur B. Ikut terlibat dalam pasukan perdamaian dunia C. Mendaftarkan kembali Indonesia sebagai anggota PBB MasaPemerintahan Indonesia Orde lama berjalan sekitar 23 tahun yaitu dari tahun 1945- 1968 dibawah kepemimpinan sang proklamator Presiden Soekarno. Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan (1945-1949) amat buruk, disebabkan oleh : Inflasi yang sangat tinggi Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 Eksploitasi WBRQ9jM. Mas Pur Follow Seorang freelance yang suka membagikan informasi, bukan hanya untuk mayoritas tapi juga untuk minoritas. Hwhw! Home » Sejarah » Krisis Politik Pada Masa Pemerintahan Orde Baru Juni 21, 2017 2 min readBanyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculanya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berangsa dan Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaan atas status quo. Hal ini menimbulkan akses-akses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya, penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945 banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Berikut ini adalah beberapa hal yang menyebabkan timbulnya reformasi dari berbagai bidang, kita mulai dari krisis bidang Politik Pada Masa Pemerintahan Orde BaruDemokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa. Pasal 2 UUD 1945 telah menyebutkan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan raktay dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Pada dasarnya secara de jure secara hukum kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara dde facto dalam kenyataan anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan nepotisme.Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintahan, DPR, dan MPR. Ketidakpercayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dan MPR yang dipandang sarat dengan nuansa reformasi juga menuntut agar dilakukan pembaruan terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, yaitu sebagai berikut. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum Pemilu UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR/MPR. UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik, dan Golongan Karya. UU No. 4 Tahun 1985 tentang Referendum. UU No. 5 Tahun 1985 tentang Organisasi ekonomi dan pembangnan nasional dianggap telah menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Monopoli sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi, tidak mampu menghapuskan kemiskinan pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Kondisi dan situasi politik di tanah air semakin memanas setelah terjadinya peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa ini muncul sebagai akibat terjadinya pertikaian di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia PDI.Krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi itu, bukan hanya menyangkut masalah sekitar konflik PDI saja, melainkan masyarakat menuntut adanya reformasi baik di dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintahan Indonesia. Di dalam kehidupan politik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah pada pihak oposisi sangat besar, terutama terlihat pada perlakukan keras terhadap setiap orang atau kelompok yang menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar ditetapkan tentang pembatasan masa jabatan ketegangan politik menjelang pemilihan umum tahun 1997 telah memicu munculnya kerusuhan baru, yaitu konflik antaragama dan etnik berbeda. Menjelang akhir kampanye pemilihan umum tahun 1997, meletus kerusuhan di Banjarmasin yang masih banyak memakan korban umum tahun 1997 ditandai dengan kemenangan Golkar secara mutlak, Golkar yang meraih kemenangan mutlak memberi dukungan terdapat pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden dalam Sidang Umum MPR tahun 1998 – 2003. Adapun di kalangan masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa berkembang arus yang sangat kuat untuk menolak kembali pencalonan Soeharto sebagai presiden. Dalam sidang umum MPR bulan Maret 1998, Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia dan Habibie sebagai Wakil Presiden. Hal ini menimbulkan tekanan terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto yang datang dari para mahasiswa dan kalangan intelektual. - Di pengujung 1950-an, Republik Indonesia kembali diguncang krisis keuangan. Pada awal dekade itu, krisis serupa juga pernah menyerang. Tapi kali ini, keguncangan finansial tampaknya lebih fatal. Presiden Sukarno beserta perangkat pemerintahannya pun memberlakukan kebijakan darurat agar perekonomian negara tidak pemotongan nilai mata uang hingga redenominasi penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengurangi nilai tukar diterapkan. Namun, kian rumit dan panasnya situasi politik membuat upaya perbaikan moneter menjadi kurang maksimal, ditambah lagi dengan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September G30S 1965 yang akhirnya menumbangkan rezim Orde gagal mengulangi keberhasilan menjinakkan krisis ekonomi sebelumnya. Kala itu, strategi gunting uang yang diterapkan pemerintah membuahkan hasil gemilang. Tapi, kali ini tidak. Gara-Gara Ekonomi Terpimpin Pemerintahan Sukarno menerapkan sistem ekonomi terpimpin yang merupakan turunan dari sistem politik yang digunakan di Indonesia menjelang dekade 1960-an itu, yakni Demokrasi dalam buku Ekonomi Indonesia 2017 menjelaskan, sistem ekonomi terpimpin mendalilkan bahwa negara harus berperan untuk “memimpin” ekonomi nasional melalui dibentuknya jalur-jalur pengaturan dan komando yang tegas terhadap sektor-sektor utama. Dan, semuanya itu didasarkan pada satu rencana nasional yang komprehensif hlm. 95.Dengan kata lain, pemerintah pusat mengontrol penuh jalannya perekonomian negara. Semasa penerapan sistem ekonomi terpimpin, kata Mohammad Hatta, “Rakyat tidak lagi berekonomi, melainkan mengerjakan ekonomi menurut perintah dan disiplin.” Sistem ekonomi terpimpin dianut negara-negara Blok Timur, macam Rusia atau Cina. Sukarno kala itu juga cenderung mendekat kepada Blok Timur ketimbang negara-negara Blok Barat yang liberal. Ia menolak mentah-mentah bantuan dari Amerika Serikat. Bahkan, atas perintah presiden, Indonesia menarik diri dari keanggotaan IMF dan Bank Salim melalui buku Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir 1966-1982 2005 suntingan Hadi Soesastro dan kawan-kawan menuliskan, sistem ekonomi terpimpin sangat bergantung kepada orientasi politik otoritas penguasa hlm. 67. Pembangunan tidak sepenuhnya berkembang karena uang negara lebih banyak ditujukan bukan untuk kepentingan ganyang Malaysia dan upaya perebutan Irian Barat yang digalakkan Bung Karno pada awal-awal dekade 1960-an mengakibatkan anggaran keuangan negara tersedot untuk kepentingan non-ekonomi itu, yang kemudian memantik guncang perekonomian negara. Doktrin ekonomi terpimpin telah menguras potensi ekonomi Indonesia karena digunakan untuk membiayai proyek-proyek politik pemerintah. Menurut data Bank Indonesia BI dalam “History of Monetary Period 1959-1966”, sepanjang periode 1960-1965, pertumbuhan Produk Domestik Bruto PBD sangat rendah. Laju inflasi teramat tinggi hingga mencapai 635 persen pada 1966. Investasi pun merosot Nekat Atasi Krisis Pemerintah segera melakukan kebijakan pengetatan moneter agar negara tidak semakin terbenam dalam krisis. Sanering atau pemotongan nilai mata uang mulai diterapkan terhitung sejak 25 Agustus 1959. Uang pecahan 500 dan rupiah diturunkan nilainya 10 persen, menjadi 50 rupiah dan 100 rupiah. Dengan kata lain, nilai uang dipangkas hingga 90 oleh pemerintah disebut dengan istilah “penyehatan uang”—ditempuh untuk mencegah inflasi semakin tinggi, mengendalikan harga, meningkatkan nilai mata uang, dan memungut keuntungan tersembunyi dari tulis Hariyono dalam Penerapan Status Bahaya di Indonesia Sejak Pemerintah Kolonial Belanda hingga Pemerintah Orde Baru 2008, sanering dilakukan juga untuk mengurangi jumlah persediaan dan peredaran uang, dari 34 miliar rupiah menjadi 21 miliar rupiah hlm. 271.Namun, sebagian kalangan ternyata belum siap dengan kebijakan yang terbilang ekstrem ini. Disebutkan Anna Fauziah Diponegoro dalam Harta Bumi Indonesia 2007, banyak orang yang pingsan, bahkan meninggal mendadak karena syok, akibat penerapan sanering hlm. 110.Sanering juga menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis karena pemotongan nilai uang tidak diikuti dengan penurunan harga-harga barang. Artinya, nilai uang terhadap barang berubah menjadi lebih kecil lantaran yang dipotong adalah para spekulan dan profitur membuat keadaan semakin runyam. Sehari sebelum kebijakan diterapkan, mereka memborong aset-aset milik masyarakat yang belum paham soal sanering. Setelah sanering diterapkan, uang yang diterima sudah turun lainnya, pemerintah membekukan 90 persen giro dan deposito di bank di atas rupiah dan menukarnya dengan surat utang. Bersamaan dengan itu, dilakukan devaluasi dari 11,4 rupiah menjadi 45 rupiah per dolar AS. Boediono dalam bukunya menilai, ini langkah “tanggung” karena di pasar bebas waktu itu kurs sudah mencapai sekitar 150 rupiah per dolar AS hlm. 100. Beberapa kebijakan moneter penting pemerintah yang amat krusial itu ternyata sama sekali tidak melibatkan pihak Bank Indonesia BI. Merasa dilangkahi, Gubernur BI saat itu, Loekman Hakim, mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Sukarno. Begitulah sistem ekonomi terpimpin. Pemerintah memegang penuh kendali perekonomian negara. Bahkan, terkesan ada tekanan cukup kuat untuk membatasi kewenangan BI sebagai bank sirkulasi dan penjaga stabilitas moneter. Upaya Gagal, Presiden Terjungkal Ternyata, sanering dan kebijakan moneter lainnya yang diterapkan pemerintahan Sukarno menjelang berakhirnya tahun 1959 itu tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Perekonomian masih limbung, laju inflasi kurang bisa dibendung, harga-harga barang pun kian lagi, memasuki dekade 1960-an, Presiden Sukarno gencar melakukan gebrakan yang justru semakin membuat situasi politik tidak menentu, yakni kampanye ganyang Malaysia dan pembebasan Irian Barat Papua. Keuangan negara pun kian guncang karena tersedot untuk membiayai misi-misi politik 1961, kondisi moneter nasional semakin parah. Terjadilah hiperinflasi yang ditandai dengan laju inflasi yang sangat tinggi, bisa di kisaran 100 persen atau bahkan data yang tertulis dalam The Indonesian Economy Facing a New Era? 1966 karya J. Panglaykim & Arndt, sejak 1961, tingkat persentase inflasi lebih tinggi daripada jumlah uang yang beredar. Tahun 1961, peredaran uang meningkat 41 persen, sementara laju inflasi 156 persen. Situasi ini semakin parah dari tahun ke tahun. Puncaknya terjadi pada 1965, tingkat edar uang naik hingga 161 persen dengan inflasi yang menembus angka 592 persen hlm. 60.Pemerintah bahkan mengalami defisit anggaran, dari 29,7 persen pada 1961, kemudian berturut-turut 38,7 persen 1962, 50,8 persen 1963, 58,4 persen 1964, hingga 63,4 persen 1965.Indonesia berada di titik nadir. Di tengah situasi ekonomi dan politik yang amat buruk, pemerintah akhirnya menerapkan kebijakan redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengurangi nilai tukar. Pada 13 Desember 1965, diterbitkan pecahan uang baru 1 rupiah yang memiliki daya beli setara dengan dengan sanering, redenominasi tidak mengurangi nilai mata uang tersebut sehingga tidak mempengaruhi harga barang. Tujuan redenominasi pada intinya adalah untuk menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dalam tetap saja timbul kebingungan di masyarakat. Redenominasi juga punya kelemahan, apalagi jika diterapkan di negara luas seperti Indonesia dengan masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman barang-barang menjadi simpang-siur karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah ihwal redenominasi. Adaptasi harga barang di daerah-daerah sangat lambat. Beredarnya dua jenis uang pada saat yang bersamaan, uang lama dan uang baru, memicu munculnya masalah bertambah pelik karena saat itu Indonesia sedang dilanda keguncangan setelah peristiwa G30S 1965. Kecemasan masyarakat atas gejolak politik dan situasi ekonomi yang kian memburuk menambah krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Gelombang demonstrasi pun dilakukan sejak awal keduakalinya dalam waktu kurang dari 7 tahun, rezim Orde Lama gagal mengatasi krisis. Kuatnya sentimen dan pertarungan kepentingan politik kian meluruhkan pengaruh Sukarno, hingga akhirnya sang presiden pun terjungkal dari takhtanya. - Ekonomi Penulis Iswara N RadityaEditor Ivan Aulia Ahsan 403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID lmi0bsel_SyJB-9l-EjPUYxYzy0g20wCIK1-4KzMcrAEyJtnI_rSbQ==