Dalamartikel ini, admin akan memberikan anda beberapa contoh proposal pendirian SMK Swasta yang saat ini sudah berhasil dibangun. Silahkan simak sampai habis. 1. Contoh Proposal Pendirian Smk Swasta (SMK Wira Yudha Sakti Nusantara) 2. Contoh Proposal Pendirian Smk Swasta (AL-SHIGHOR) 3. Contoh Proposal Pendirian Smk Swasta (AL-MU`AMMILIN) 4. PerguruanTinggi 7 Standar yang dikembangkan pada tahun 2006 yang kemudian direvisi pada tahun 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2018. Terhitung sejak 1 Oktober 2018 pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi dilakukan dengan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 3.0 yang kemudian dikenal sebagai IAPT 3.0. Polarismenyampaikan, ketentuan legal mengenai pendirian perguruan tinggi saat ini acuannya adalah Peraturan Mendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Pasal 2 Permendikbud No 7/2020 menyebutkan, pendirian dan perubahan Semogapanduan ini dapat dipakai sebagai acuan dalam mengajukan proposal bagi perguruan tinggi dan program studi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Sampaidengan saat ini Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki Akreditasi hanya berjumlah 39 PT. Sementara 60 PT lainnya masih berstatus "Belum Memiliki Akreditasi". Harapannya dalam kegiatan ini dapat membantu Perguruan Tinggi yang saat ini "Belum Memiliki Akreditasi" untuk dapat menyusun dokumen borangnya dengan baik untuk di unggah ke Perubahan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan PERMENDIKBUD Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. PERTIMBANGAN. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 92 ayat (3) Undang TerapanProgram Studi di Kampus Utama Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) MORATORIUM SE Menristekdikti no 2/2016, moratorium untuk: Pendirian PT penyelenggara Pendidikan akademik (Univ, Institut, Sekolah Tinggi) PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 7, BN.2020/No.51, 76 hlm. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta Agustus1962 berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tanggal 9 Agustus 1962, kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1963, tanggal 13 Januari 1963. pOfH1tV.